Perlindungan Kemerdekaan Terhadap Pelaku Anak

Tidak lama lagi kita akan kembali merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Perayaan HUT RI pada setiap tanggal 17 Agustus selalu semarak dengan diadakannya upacara dan berbagai perlombaan di seluruh wilayah Nusantara. Terlihat seakan semua masyarakat Indonesia benar-benar menikmati kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia dengan perjuangan darah dan air mata. Namun, di saat yang sama, timbul sebersit pertanyaan pada hati nurani kita: Apakah benar semua warga negara Indonesia sudah menikmati kemerdekaan dalam arti yang luas? Benar-benar merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kejahatan, merdeka dari radikalisme, dan merdeka dari ketidakadilan?

Dengan kacamata kejujuran kita harus mengakui, bahwa masih banyak “ketidak-merdekaan” yang ada di sekeliling kita. Terutama menyangkut nasib generasi muda, yakni anak-anak di sekeliling kita. Posisi anak menjadi sangat penting, karena di pundak merekalah tongkat estafet kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini diletakkan. Tulisan saya kali ini akan difokuskan pada kondisi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut saya, permasalahan ini tidak hanya untuk diketahui oleh mahasiswa Fakultas Hukum di semester tujuh yang mempelajari Sistem Peradilan Pidana Anak saja, namun perlu juga diketahui oleh masyarakat luas, karena tidak tertutup kemungkinan ada anak-anak di sekitar kita yang tersandung masalah dan mengalami kondisi tersebut.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indone-sia, setiap tahun ada sekitar 6.000 anak Indonesia berkonflik dengan hukum. Dari jumlah tersebut, 3.800 anak berakhir permasalahannya di penjara, dan sisanya ditahan di Lapas dewasa atau di tahanan kepolisian yang sebetulnya sangat tidak layak bagi anak. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Mengapa anak di usia yang masih kecil tersebut, bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya berumur di bawah 12 tahun, melakukan suatu perbuatan yang bukan saja tidak diperbolehkan untuk anak usia tersebut, tetapi bahkan perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara garis  besar ada dua faktor  yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih kepada faktor yang sudah ada pada diri pelaku, misalnya karena faktor genetik atau karakter individu yang sudah terbentuk sejak kecil tanpa ada yang mengajari. Sedangkan faktor eksternal lebih menekankan pada pengaruh dari luar diri pelaku, misalnya pengaruh keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya.

Hasil penelitian yang saya lakukan terhadap 1.800 siswa SMP di 4 kota besar di Indonesia, menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pertumbuhan karakter seorang anak. Sebab itu, secara singkat dapat disimpulkan, bahwa jika seorang anak melakukan suatu perbuatan jahat atau tindak pidana, maka kita tidak dapat mengkategorikan anak tersebut seolah-olah hanya sebagai “pelaku” tindak pidana, namun seharusnya lebih dipandang sebagai “korban” karena pengaruh dari luar, yang tanpa disadari memicu perilaku negatif yang kemudian menghasilkan suatu perbuatan pidana.

Dalam kerangka berpikir demikian, perlu perenungan yang mendalam, apakah pidana penjara atau yang juga dikenal dengan pidana perampasan kemerdekaan dapat diterapkan secara efektif dan tepat guna untuk membuat pelaku anak menjadi jera? Tujuan menerapkan sanksi pidana, pasti bukan bersifat pembalasan seperti “mata ganti mata atau gigi ganti gigi”. Namun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak harus bersifat mendidik, merehabilitasi dan melakukan reintegrasi. Ketiga hal tersebut harus saling melengkapi dan berkesinambungan dengan tujuan akhir mempersiapkan anak didik pemasyarakatan tersebut siap menjadi pribadi yang baru, lebih dewasa, dan bertanggungjawab serta mandiri jika kembali ke dalam masyarakat.

Untuk diketahui, mengenai jumlah tahanan anak dan terpidana anak, perincian dari Kementerian Hukum dan HAM mencatat seluruh tahanan anak dan anak pidana di seluruh Indonesia berjumlah 5.709, dengan rincian: ada tahanan anak berjumlah 2.197 orang (2.133 orang laki-laki dan 64 orang perempuan), dan anak pidana berjumlah 3.512 orang (3.444 orang laki-laki dan 68 orang perempuan).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak,  yang adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, hanya dapat menampung 28 persen anak berkonflik dengan hukum,  yang terdiri atas 2.197 tahanan anak dan 3.512 anak pidana dengan jumlah total 5.709 anak. Padahal, jumlah terpidana anak yang dapat ditampung di 18 lapas hanya dapat memuat 1.612. Maka dapat dibayangkan, betapa tidak idealnya kondisi anak-anak yang telah dirampas kemerdekaannya. Ini menunjukkan, seakan-akan pidana penjara bagi anak sama beratnya dengan pidana mati. Karena begitu anak masuk di dalam lembaga tersebut, seakan-akan mati pula harapan dan masa depannya.

Belum ada satu penelitian pun yang menggambarkan adanya keberhasilan anak-anak tersebut selepas dari pidana penjara. Faktanya mereka semakin masuk dalam pergaulan yang tidak baik karena masyarakat telah memberikan stigma bahwa mereka adalah mantan narapidana anak. Banyak anak-anak tersebut yang tidak diterima kembali oleh sekolah asalnya karena sekolah merasa takut akan memberikan pengaruh yang jelek terhadap teman-temannya dan akan berdampak juga untuk nama sekolahnya. Ada pula yang diusir dari kampung halamannya karena berpredikat mantan napi cilik.

Jika penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak menjadi suatu sanksi, yang pada akhirnya juga merampas hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi oleh negara, maka  prinsip ”The best interest of the child” atau “kepentingan yang terbaik bagi anak” hanya menjadi suatu slogan kosong. Prinsip ini tidak boleh memandang apakah anak tersebut berstatus “anak baik” atau “mantan napi anak”, maka hak-haknya sebagai seorang anak harus terpenuhi. Hak untuk tumbuh dan hidup sehat, hak untuk berpartisipasi dan berkarya, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk dikasihi oleh orang tuanya menjadi hak yang wajib diberikan. Banyak orang tua yang masih berpandangan, bahwa mereka mencari uang yang banyak dengan tidak pernah berada di sisi anak, karena mereka harus bekerja keras demi kepentingan anak, dan itulah bukti tanda kasih sayang mereka. Benarkah demikian?

Tulisan ini ingin menggugah kita untuk mengantisipasi  dan mencegah generasi muda Kristen, agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, memilih teman-teman yang punya perilaku buruk atau masuk dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Apalagi diperburuk oleh orang tua yang tidak peka akan kebutuhan anak, terlalu mendominasi anak sehingga anak memberontak, terlalu menekan anak untuk berprestasi tanpa mempedulikan kemampuan anak, tidak memberikan waktu yang berkualitas bersama anak, dan terutama tidak menjadi role model bagi anak, serta masih banyak faktor-faktor pemicu lainnya.

Untuk itu, sudah saatnya gereja dan lembaga-lembaga Kristen benar-benar memikirkan pertumbuhan karakter anak-anak kita dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang melibatkan orang tua dan anak, atau kegiatan yang membuat anak-anak ini dapat melayani teman-temannya yang “tersesat”, sehingga anak-anak tidak dirampas kemerdekaan mereka di masa muda mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *